Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menstabilkan harga sembako saat Ramadan.
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan, hasil keputusan rapat Koordinasi tingkat Menteri yang memutuskan bahwa Bulog tidak lagi memasok bansos rastra per akhir Agustus 2019 mendatang.
Pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka pemerintah diminta mencari solusi untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendorong pemerintah untuk segera mengambil alih pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) yang saat ini jumlahnya masih kurang dari kebutuhan para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, keputusan Pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukan tanpa sebab. Keputusan itu dinilai untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi kebijakan Kemenhub yang menyebut calon penumpang transportasi umum tidak perlu memiliki hasil tes PCR, tetapi cukup tes cepat (rapid test).
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta negara hadir dan bertindak power full dalam pengadaan reagen atau bahan kimia yang dibutuhkan untuk mendeteksi Covid-19 melalui tes polymerase chain reaction (PCR).
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah segera menertibkan para importir alat kesehatan (Alkes), terutama alkes yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam permainan perusahaan pemburu rente dalam upaya pengadaan dan produksi vaksin Covid-19, yang hanya ingin memperkaya diri sendiri.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, Indonesia tidak boleh terlena terhadap dominasi obat-obat impor. Ia mendorong riset farmasi Indonesia harus bangkit.